Tugas individu hal 6
1. ISI SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat perintah yang
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat "sakti" ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban/Pangkopkamtib (saat itu) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.
2. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan
negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen
3. Langkah Letjen soeharto :
a. Membubarkan PKI yang diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No. 1/ 3/1966 tanggal 12 Maret 1966.
b. Mengeluarkan Keputusan Presiden No. 15 tanggal 18 Maret 1966 yang di dalamnya berisi nama 15 orang menteri yang dinilai tersangkut G 30 S/PKI dan diragukan etika baiknya.
c. Membentuk Kabinet Dwikora pada tanggal 27 Maret 1966 yang disempurnakan. Tokoh-tokoh yang duduk di dalam kabinet ini adalah mereka yang bebas tidak terlibnat dalam G 30 S/PKI.
d. Membersihkan lembaga legislatif dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPRGR yang diduga terlibat G 30 S/PKI.
e. Memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif, sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.
4. Ketetapan:
a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris/MPRS (Tap MPRS ini mengukuhkan Supersemar)
b. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua Lembaga-lembaga Tingkat Pusat dan Daerah pada posisi yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.
c. Ketetapan MPRS NO. XI/MPRS/1966 tentang Pemlihan Umum.
d. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
e. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera
5. Stabilitas politik dan ekonomi
Tugas individu hal 19
1. Isi triologi
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
2. Dwi Fungsi pada masa pemerintahan orde baru lebih disempurnakan lagi, yang awalnya pada masa pemerintahan orde lama Dwi Fungsi ABRI itu prakteknya hanya sebatas perorangan tetapi pada masa pemerintahan orde baru dibuat lebih terorganisir. Terdapatnya peran ganda ABRI pada masa pemerintahan orde baru yaitu ABRI tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, melainkan berfungsi juga sebagai alat kekuatan sosial dan politi
3. Ciri - cirri :
a. Melaksanakan pembangunan di segala bidang
b. Mengadakan Penataran P-4(Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila)
c. Mencanangkan Pancasila sebagai Asas Tunggal dan Penyederhanaan Partai Politik
d. Dwi Fungsi ABRI,
4. Politik sentralisasi kekuatan
Pada masa orde baru penyelenggara pemilu oleh pemerintah lewat komisi pemilihan umum (KPU). Dan pengawasan, pemerintah melalui panwaslu dan perserta pemilu diikuti oleh tiga partai (PDI,PPP dan GOLKAR). Hasil pemilu selama orde baru di menangkan oleh GOLKAR.
5. Kebijakan luar negeri :
a. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
b. Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia
c. Pembentukan Organisasi ASEAN
d. Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional
e. Consultative Group on Indonesia (CGI)
f. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)
Tugas indvidu hal 26
1. Pengertian revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.
2. Adapun latar belakang munculnya revolusi hijau adalah sebagai berikut.
a. Hancurnya lahan pertanian akibat PD I dan PD II.
b. Pertambahan penduduk meningkat sehingga kebutuhan pangan juga
meningkat.
c. Adanya lahan tidur.
d. Upaya peningkatan produksi pangan.
3. Panca Usaha Tani :
a. Pengolahan tanah yang baik
b. Pengairan/irigasi yang teratur
c. Pemilihan bibit unggul
d. Pemupukan
e. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman
4. Adapun keuntungan dari adanya Revolusi Hijau, adalah berikut ini.
a. Meningkatnya produksi pertanian yang berarti dapat mengatasi pangan.
b. Ditemukannya berbagai jenis tanaman dan biji-bijian/varietas unggul.
c. Pendapatan petani meningkat yang berarti meningkatnya kesejahteraan petani.
5. Bentuk :
a. Sawah
b. Tegalan
c. Pekarangan
d. Lading pberpindah
Tugas individu hal 34
1. Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan "Gerakan Cinta Rupiah", tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat.
2. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
3. undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :
a. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
b. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR
c. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
d. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
e. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa
4. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta,Indonesia serta puluhan lainnya luka
5. Agenda reformasi Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain: 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya 2. Amandemen UUD 1945 3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya 5. Supremasi hukum 6. Pemerintah yang bersih dari KKN
Uji kompetensi bagian B
1. Tokoh -tokoh : presiden Soekarno. Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran danMobilisasi),BrigjenM. Jusuf (MenteriPerindustrian), dan Brigjen Amirmachmud (PangdamV/Jaya).
2. Langkah Letjen soeharto :
a. Membubarkan PKI yang diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No. 1/ 3/1966 tanggal 12 Maret 1966.
b. Mengeluarkan Keputusan Presiden No. 15 tanggal 18 Maret 1966 yang di dalamnya berisi nama 15 orang menteri yang dinilai tersangkut G 30 S/PKI dan diragukan etika baiknya.
c. Membentuk Kabinet Dwikora pada tanggal 27 Maret 1966 yang disempurnakan. Tokoh-tokoh yang duduk di dalam kabinet ini adalah mereka yang bebas tidak terlibnat dalam G 30 S/PKI.
d. Membersihkan lembaga legislatif dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPRGR yang diduga terlibat G 30 S/PKI.
e. Memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif, sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.
3.
a. Pelita I (1 April 69 - 31 Maret 74) : Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.
b. Pelita II (1 April 74- 31 Maret 79) : Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
c. Pelita III (1 April 79 - 31 Maret 84) : Menekankan pada Trilogi Pembangunan.
d. Pelita IV (1 April 84 - 31 Maret 89) : Menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
e. Pelita V ( 1 April 89 - 31 Maret 94) : Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.
f. Pelita VI (1 April 94 31 Maret 1999) : Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
4. Dwi Fungsi pada masa pemerintahan orde baru lebih disempurnakan lagi, yang awalnya pada masa pemerintahan orde lama Dwi Fungsi ABRI itu prakteknya hanya sebatas perorangan tetapi pada masa pemerintahan orde baru dibuat lebih terorganisir. Terdapatnya peran ganda ABRI pada masa pemerintahan orde baru yaitu ABRI tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, melainkan
berfungsi juga sebagai alat kekuatan sosial dan politik
5. melalui forum penataran P4 tersebut, maka masyarakat lalu menjadi paham bahwa negara ini memiliki dasar dan pedoman di dalam penyelenggaannya. Masyarakat juga memahami bagaimana relasi antara masyarakat dan negara harus dibangun, dikembangkan dan sebagainya.
6. Partai pemilu : Partai Nahdatul Ulama (NU) , Partai Nasional Indonesia (PNI)
a. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
b. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
c. Partai Katolik Indonesia
d. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
e. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
f. Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
g. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
h. Golongan Karya (Golkar)
7. Pengertian revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.
8. Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan "Gerakan Cinta Rupiah", tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat.
9. Reformasi dari segi bahasa berasal dari 2 kata yakni, Re dan Formasi, Re atau Kembali dan formasi adalah Susunan jadi Reformasi adalah suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politi, ekonomi, sosial dan budaya yang berbau Orde baru. Atau membangun kembali, menyusun kembali.
10. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.
UTS bagian B
1. ISI SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat "sakti" ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban/Pangkopkamtib (saat itu) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.
2. Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS untuk membentuk Kabinet Ampera.
3. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
4. Catur :
Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
2) Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya tanggal 5 juli 1968
3) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional
4) Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
5. Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam Perti, dan Partai Muslimin Indonesia
6. Dwi Fungsi pada masa pemerintahan orde baru lebih disempurnakan lagi, yang awalnya pada masa pemerintahan orde lama Dwi Fungsi ABRI itu prakteknya hanya sebatas perorangan tetapi pada masa pemerintahan orde baru dibuat lebih terorganisir. Terdapatnya peran ganda ABRI pada masa pemerintahan orde baru yaitu ABRI tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, melainkan berfungsi juga sebagai alat kekuatan sosial dan politik
7. asas yang dipakai, jujur dan adil (JURDIL) artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud adil ialah pemilih dan parpol perserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
8. Upaya m erintis normalisasi hubungandimulai dengan diselenggarakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negri Adam Malik, delegasi Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak.
9. Tujuan pemilu
memilih anggota-anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakilnya secara konstitusional;
membentuk susunan keanggotaan MPR.
10. Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, hal ini dapat dilihat dari data-data statistik di atas, tetapi terutama karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sector rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya . Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar.
TUGAS INDIVIDU HAL 67
1.
a. Merekapitulasi perbankan
b. Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
c. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
d. Manaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang di syaratkan oleh IMF.
2. a) Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 milyar US$ yang merupakan warisan Orde baru, dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar, sehingga hutang luar negeri dapat berkurang US$ 34,66 milyar.
b) Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US$ 930.
c) Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp 8.500,00.
d) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang.
e) Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan.
f) Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
4. as/sumbu yang vital dan selalu berada di tengah atau kita sebut saja dengan istilah POROS TENGAH.
5. K.H. Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati Sukarnoputri.
Tugas individu hal 75
1. Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagai ( kecil ) dari peraturan. Sedangkan penggantian peraturan terhadap ketentuan dalam UUD 1945.
2. Kesepakatan dasar :
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mempertegas sistem pemerintah presidensiil
Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan UUD 1945 harus dimasukkan kedalam pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945.
Perubahan dilakukan dengan cara "adendum"
3. ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan laut dan
Angkatan Udara
4. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata
5. Satu target besar yang diamanatkan Tap. MPR NO.XI/1998 untuk mengadili Soeharto beserta kroni masih tak jelas juntrungnya. Kasus mega korupsi seperti BLBI, tukar guling Goro, korupsi Bulog, dan lainnya di satu sisi tetap dikampanyekan sebagai prioritas, namun di sisi lain, bahkan penegak hukum belum mampu menyentuh permukaan. Beberapa terdakwa memang divonis besalah, tetapi proses eksekusi, pengembalian kekayaan negara dan rendahnya hukuman yang dijatuhkan semakin mengikis harapan publik. Dalam frase yang ekstrim, inilah sebuah kamuflase penegakan hukum.
Tugas individu hal 79
1. 4 [empat] kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:
a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
c. Memutus pembubaran partai politik,
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Tujuan Dibentuknya Komisi Yudisial:
a. Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.
b. Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.
c. DPD dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah sebagai wujud keterwakilan daerah ditingkat nasional.
3. Fungsi legislasi :
a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
b. Ikut membahas RUU
4. Pasal 9 Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapatdipertanggungjawabkan.
UJI KOMPETENSI BAGIAN C BAB 2
1. Gus Dur, Megawati dan Yusril Ihza Mahendra.
2. akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur.
3. Isi dekrit :
a. Membekukan MPR dan DPR Republik Indonesia.
b. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun.
c. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah
4. Secara garis besar ada empat perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004 ini. Pertama yaitu penyelenggara pemilu yang independen, dalam hal ini KPU dan Panwaslu. Kedua, seperti yang disebutkan tadi bahwa sistem untuk pemilu legislatif kita berubah. Memang selama ini kita mengenal sistem proporsional tetapi bersifat tertutup. Ketiga, diperkenalkannya pemilihan secara langsung terhadap anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Perbedaan keempat dalam Pemilu kali ini dengan Pemilu sebelumnya adalah diperkenalkannya sistem pemilihan presiden secara langsung.
5. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.ung.
6.
7. Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahuddin Wahid dan Soesilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla.
8. Sejak bergulirnya era reformasi, telah terjadi berbagai perubahan, baik perubahan dalam penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga negara yang merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan negara juga mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini meliputi susunan keanggotaan, kedudukan, kewenangan dan peran dari lembaga negara. Perubahan yang signifikan terjadi pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dimana kedudukan lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi Negara berubah kedudukan menjadi lembaga tinggi Negara
9. Karena tidak ada pasangan yang meraih suara lebih dari 50 persen pada putaran pertama, dua pasangan teratas kemudian bertarung di putaran kedua. Hasilnya SBY-JK menang telak dengan selisih cukup jauh yakni: 69.266.350 (60,62%) melawan 44.990.704 (39,38%).
10. 1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen,
2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya
3) Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang
4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan 5) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya,
6) Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya,
Ulangan Akhir Semester
1. Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat Berisi / Memiliki Isi :
1. Bubarkan PKI
2. Perombakan Kabinet
3. Turunkan Harga
2. Tujuan dari pemerintahan Orde Baru
a. Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama
b. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia
c. Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
d. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
3. Pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif tercatat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat secara rata-rata seperti penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan terutama pendidikan tingkat dasar yang semakin meningkat. Dampak negatif adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa tajam.
4. Pelita V (1 April 1989 sampai 31 Maret 1994)
Titik beratnya terdapat pada sektor pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
5. partai-partai yang berhaluan Islam meleburkan diri dalam partai-partai non Islam berfungsi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
6. Istilah Revolusi Hijau dalam pertanian sebenarnya mengacu pada masa transisi dari kebiasaan abad pertengahan ke kebiasaan abad modern. Munculnya beberapa teknik pertanian pada abad ke-17 dan ke-18 dapat dilacak dari jenis tanaman baru dan beberapa perubahan ekonomi.
7. Adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.
8. Kesepakatan itu antara lain:
a. Menuntut penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil selambat-lambatnya bulan Mei tahun depan untuk memebentuk pemerintahan yangbaru.
b. Menuntut Pemilu diselenggarakan oleh partai-partai peserta pemilu dan diawasi oleh pemantau independen.
c. Menyatakan pemerintahan Habibie sebagai Pemerintahan Transisi yang harus diakhiri setelah pemilu;
d. Menuntut penghapusan Dwifungsi ABRi secara gradual, paling lambat selama enam tahun sejak Deklarasi Ciganjur ditantangani;
e. Menuntut penghapusan dan pengusutan pelaku korpsi, kolusi dan nepotisme,diawali dengan pengsutan harta kekayaan Soeharto;
f. Menuntut pembubaran Pengamanan Swakarsa untuk pengamanan Sidang Istimewa MPR.
9. Sidang istimewa MPR diselenggarakan pada tanggal 1-21 Oktober 1999 dengan beberapa agenda sebagai berikut :
a. Mengangkat Amien Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR untuk periode 1999 - 2004.
b. Pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie Pidato pertanggungjawaban tersebut ditolak oleh segenap anggota dengan menggunakan voting. Suara yang menolak 355, yang menerima 322, abstain 9, dan tidak sah 4. Dengan demikian B.J. Habibie tidak dapat maju mencalonkan diri menjadi presiden Republik Indonesia selanjutnya.
c. Pemilihan presiden Republik Indonesia yang baru.
10. Calon yang yang maju dari PDIP : Megawati Soekarnoputri, PKB : K.H. Abdurrahman Wahid, dan dari Bulan Bintang : Yusril Ihza Mahendra. Namun, pada detik-detik terakhir Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting tanggal 20 Oktober 1999, K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden Republik Indonesia ke-4. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan wakil presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan wakil presiden dimenangkan Megawati Soekarnoputri.
1. ISI SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat perintah yang
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat "sakti" ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban/Pangkopkamtib (saat itu) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.
2. Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan
negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen
3. Langkah Letjen soeharto :
a. Membubarkan PKI yang diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No. 1/ 3/1966 tanggal 12 Maret 1966.
b. Mengeluarkan Keputusan Presiden No. 15 tanggal 18 Maret 1966 yang di dalamnya berisi nama 15 orang menteri yang dinilai tersangkut G 30 S/PKI dan diragukan etika baiknya.
c. Membentuk Kabinet Dwikora pada tanggal 27 Maret 1966 yang disempurnakan. Tokoh-tokoh yang duduk di dalam kabinet ini adalah mereka yang bebas tidak terlibnat dalam G 30 S/PKI.
d. Membersihkan lembaga legislatif dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPRGR yang diduga terlibat G 30 S/PKI.
e. Memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif, sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.
4. Ketetapan:
a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris/MPRS (Tap MPRS ini mengukuhkan Supersemar)
b. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua Lembaga-lembaga Tingkat Pusat dan Daerah pada posisi yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.
c. Ketetapan MPRS NO. XI/MPRS/1966 tentang Pemlihan Umum.
d. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
e. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera
5. Stabilitas politik dan ekonomi
Tugas individu hal 19
1. Isi triologi
a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
2. Dwi Fungsi pada masa pemerintahan orde baru lebih disempurnakan lagi, yang awalnya pada masa pemerintahan orde lama Dwi Fungsi ABRI itu prakteknya hanya sebatas perorangan tetapi pada masa pemerintahan orde baru dibuat lebih terorganisir. Terdapatnya peran ganda ABRI pada masa pemerintahan orde baru yaitu ABRI tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, melainkan berfungsi juga sebagai alat kekuatan sosial dan politi
3. Ciri - cirri :
a. Melaksanakan pembangunan di segala bidang
b. Mengadakan Penataran P-4(Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila)
c. Mencanangkan Pancasila sebagai Asas Tunggal dan Penyederhanaan Partai Politik
d. Dwi Fungsi ABRI,
4. Politik sentralisasi kekuatan
Pada masa orde baru penyelenggara pemilu oleh pemerintah lewat komisi pemilihan umum (KPU). Dan pengawasan, pemerintah melalui panwaslu dan perserta pemilu diikuti oleh tiga partai (PDI,PPP dan GOLKAR). Hasil pemilu selama orde baru di menangkan oleh GOLKAR.
5. Kebijakan luar negeri :
a. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
b. Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia
c. Pembentukan Organisasi ASEAN
d. Keikutsertaan Indonesia dalam Berbagai Organisasi Internasional
e. Consultative Group on Indonesia (CGI)
f. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)
Tugas indvidu hal 26
1. Pengertian revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.
2. Adapun latar belakang munculnya revolusi hijau adalah sebagai berikut.
a. Hancurnya lahan pertanian akibat PD I dan PD II.
b. Pertambahan penduduk meningkat sehingga kebutuhan pangan juga
meningkat.
c. Adanya lahan tidur.
d. Upaya peningkatan produksi pangan.
3. Panca Usaha Tani :
a. Pengolahan tanah yang baik
b. Pengairan/irigasi yang teratur
c. Pemilihan bibit unggul
d. Pemupukan
e. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman
4. Adapun keuntungan dari adanya Revolusi Hijau, adalah berikut ini.
a. Meningkatnya produksi pertanian yang berarti dapat mengatasi pangan.
b. Ditemukannya berbagai jenis tanaman dan biji-bijian/varietas unggul.
c. Pendapatan petani meningkat yang berarti meningkatnya kesejahteraan petani.
5. Bentuk :
a. Sawah
b. Tegalan
c. Pekarangan
d. Lading pberpindah
Tugas individu hal 34
1. Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan "Gerakan Cinta Rupiah", tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat.
2. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
3. undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :
a. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
b. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR
c. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
d. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
e. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa
4. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta,Indonesia serta puluhan lainnya luka
5. Agenda reformasi Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain: 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya 2. Amandemen UUD 1945 3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI 4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya 5. Supremasi hukum 6. Pemerintah yang bersih dari KKN
Uji kompetensi bagian B
1. Tokoh -tokoh : presiden Soekarno. Mayjen Basuki Rachmat (Menteri Urusan Veteran danMobilisasi),BrigjenM. Jusuf (MenteriPerindustrian), dan Brigjen Amirmachmud (PangdamV/Jaya).
2. Langkah Letjen soeharto :
a. Membubarkan PKI yang diperkuat dengan Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS No. 1/ 3/1966 tanggal 12 Maret 1966.
b. Mengeluarkan Keputusan Presiden No. 15 tanggal 18 Maret 1966 yang di dalamnya berisi nama 15 orang menteri yang dinilai tersangkut G 30 S/PKI dan diragukan etika baiknya.
c. Membentuk Kabinet Dwikora pada tanggal 27 Maret 1966 yang disempurnakan. Tokoh-tokoh yang duduk di dalam kabinet ini adalah mereka yang bebas tidak terlibnat dalam G 30 S/PKI.
d. Membersihkan lembaga legislatif dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPRGR yang diduga terlibat G 30 S/PKI.
e. Memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif, sehingga pimpinan DPRGR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri.
3.
a. Pelita I (1 April 69 - 31 Maret 74) : Menekankan pada pembangunan bidang pertanian.
b. Pelita II (1 April 74- 31 Maret 79) : Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja.
c. Pelita III (1 April 79 - 31 Maret 84) : Menekankan pada Trilogi Pembangunan.
d. Pelita IV (1 April 84 - 31 Maret 89) : Menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
e. Pelita V ( 1 April 89 - 31 Maret 94) : Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri.
f. Pelita VI (1 April 94 31 Maret 1999) : Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya.
4. Dwi Fungsi pada masa pemerintahan orde baru lebih disempurnakan lagi, yang awalnya pada masa pemerintahan orde lama Dwi Fungsi ABRI itu prakteknya hanya sebatas perorangan tetapi pada masa pemerintahan orde baru dibuat lebih terorganisir. Terdapatnya peran ganda ABRI pada masa pemerintahan orde baru yaitu ABRI tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, melainkan
berfungsi juga sebagai alat kekuatan sosial dan politik
5. melalui forum penataran P4 tersebut, maka masyarakat lalu menjadi paham bahwa negara ini memiliki dasar dan pedoman di dalam penyelenggaannya. Masyarakat juga memahami bagaimana relasi antara masyarakat dan negara harus dibangun, dikembangkan dan sebagainya.
6. Partai pemilu : Partai Nahdatul Ulama (NU) , Partai Nasional Indonesia (PNI)
a. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
b. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
c. Partai Katolik Indonesia
d. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
e. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
f. Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
g. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
h. Golongan Karya (Golkar)
7. Pengertian revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.
8. Krisis ekonomi mengakibatkan rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp17.000,00 per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah mengeluarkan "Gerakan Cinta Rupiah", tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat.
9. Reformasi dari segi bahasa berasal dari 2 kata yakni, Re dan Formasi, Re atau Kembali dan formasi adalah Susunan jadi Reformasi adalah suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politi, ekonomi, sosial dan budaya yang berbau Orde baru. Atau membangun kembali, menyusun kembali.
10. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.
UTS bagian B
1. ISI SUPERSEMAR atau Surat Perintah Sebelas Maret adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat "sakti" ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban/Pangkopkamtib (saat itu) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.
2. Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS untuk membentuk Kabinet Ampera.
3. Titik berat Pelita IV ini adalah sektor pertanian untuk menuju swasembada pangan, dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.
4. Catur :
Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
2) Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya tanggal 5 juli 1968
3) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional
4) Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
5. Partai Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam Perti, dan Partai Muslimin Indonesia
6. Dwi Fungsi pada masa pemerintahan orde baru lebih disempurnakan lagi, yang awalnya pada masa pemerintahan orde lama Dwi Fungsi ABRI itu prakteknya hanya sebatas perorangan tetapi pada masa pemerintahan orde baru dibuat lebih terorganisir. Terdapatnya peran ganda ABRI pada masa pemerintahan orde baru yaitu ABRI tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, melainkan berfungsi juga sebagai alat kekuatan sosial dan politik
7. asas yang dipakai, jujur dan adil (JURDIL) artinya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud adil ialah pemilih dan parpol perserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
8. Upaya m erintis normalisasi hubungandimulai dengan diselenggarakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei - 1 Juni 1966. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negri Adam Malik, delegasi Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak.
9. Tujuan pemilu
memilih anggota-anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II;
menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakilnya secara konstitusional;
membentuk susunan keanggotaan MPR.
10. Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, hal ini dapat dilihat dari data-data statistik di atas, tetapi terutama karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sector rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yang mengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya . Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar.
TUGAS INDIVIDU HAL 67
1.
a. Merekapitulasi perbankan
b. Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
c. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
d. Manaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang di syaratkan oleh IMF.
2. a) Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 milyar US$ yang merupakan warisan Orde baru, dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar, sehingga hutang luar negeri dapat berkurang US$ 34,66 milyar.
b) Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US$ 930.
c) Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp 8.500,00.
d) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang.
e) Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan.
f) Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.
4. as/sumbu yang vital dan selalu berada di tengah atau kita sebut saja dengan istilah POROS TENGAH.
5. K.H. Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati Sukarnoputri.
Tugas individu hal 75
1. Amandemen adalah proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagai ( kecil ) dari peraturan. Sedangkan penggantian peraturan terhadap ketentuan dalam UUD 1945.
2. Kesepakatan dasar :
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mempertegas sistem pemerintah presidensiil
Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan UUD 1945 harus dimasukkan kedalam pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945.
Perubahan dilakukan dengan cara "adendum"
3. ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan laut dan
Angkatan Udara
4. Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata
5. Satu target besar yang diamanatkan Tap. MPR NO.XI/1998 untuk mengadili Soeharto beserta kroni masih tak jelas juntrungnya. Kasus mega korupsi seperti BLBI, tukar guling Goro, korupsi Bulog, dan lainnya di satu sisi tetap dikampanyekan sebagai prioritas, namun di sisi lain, bahkan penegak hukum belum mampu menyentuh permukaan. Beberapa terdakwa memang divonis besalah, tetapi proses eksekusi, pengembalian kekayaan negara dan rendahnya hukuman yang dijatuhkan semakin mengikis harapan publik. Dalam frase yang ekstrim, inilah sebuah kamuflase penegakan hukum.
Tugas individu hal 79
1. 4 [empat] kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:
a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
c. Memutus pembubaran partai politik,
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Tujuan Dibentuknya Komisi Yudisial:
a. Mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.
b. Meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.
c. DPD dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodasi kepentingan daerah sebagai wujud keterwakilan daerah ditingkat nasional.
3. Fungsi legislasi :
a. Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
b. Ikut membahas RUU
4. Pasal 9 Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya
d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapatdipertanggungjawabkan.
UJI KOMPETENSI BAGIAN C BAB 2
1. Gus Dur, Megawati dan Yusril Ihza Mahendra.
2. akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur.
3. Isi dekrit :
a. Membekukan MPR dan DPR Republik Indonesia.
b. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun.
c. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah
4. Secara garis besar ada empat perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004 ini. Pertama yaitu penyelenggara pemilu yang independen, dalam hal ini KPU dan Panwaslu. Kedua, seperti yang disebutkan tadi bahwa sistem untuk pemilu legislatif kita berubah. Memang selama ini kita mengenal sistem proporsional tetapi bersifat tertutup. Ketiga, diperkenalkannya pemilihan secara langsung terhadap anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Perbedaan keempat dalam Pemilu kali ini dengan Pemilu sebelumnya adalah diperkenalkannya sistem pemilihan presiden secara langsung.
5. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.ung.
6.
7. Hamzah Haz-Agum Gumelar, Amien Rais-Siswono Yudohusodo, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahuddin Wahid dan Soesilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla.
8. Sejak bergulirnya era reformasi, telah terjadi berbagai perubahan, baik perubahan dalam penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga negara yang merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan negara juga mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan ini meliputi susunan keanggotaan, kedudukan, kewenangan dan peran dari lembaga negara. Perubahan yang signifikan terjadi pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dimana kedudukan lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi Negara berubah kedudukan menjadi lembaga tinggi Negara
9. Karena tidak ada pasangan yang meraih suara lebih dari 50 persen pada putaran pertama, dua pasangan teratas kemudian bertarung di putaran kedua. Hasilnya SBY-JK menang telak dengan selisih cukup jauh yakni: 69.266.350 (60,62%) melawan 44.990.704 (39,38%).
10. 1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen,
2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya
3) Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang
4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan 5) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya,
6) Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya,
Ulangan Akhir Semester
1. Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat Berisi / Memiliki Isi :
1. Bubarkan PKI
2. Perombakan Kabinet
3. Turunkan Harga
2. Tujuan dari pemerintahan Orde Baru
a. Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama
b. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia
c. Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
d. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
3. Pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif tercatat dalam bentuk penurunan angka kemiskinan absolut yang diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan rakyat secara rata-rata seperti penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan terutama pendidikan tingkat dasar yang semakin meningkat. Dampak negatif adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa tajam.
4. Pelita V (1 April 1989 sampai 31 Maret 1994)
Titik beratnya terdapat pada sektor pertanian dan industri. Pada masa itu kondisi ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.
5. partai-partai yang berhaluan Islam meleburkan diri dalam partai-partai non Islam berfungsi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
6. Istilah Revolusi Hijau dalam pertanian sebenarnya mengacu pada masa transisi dari kebiasaan abad pertengahan ke kebiasaan abad modern. Munculnya beberapa teknik pertanian pada abad ke-17 dan ke-18 dapat dilacak dari jenis tanaman baru dan beberapa perubahan ekonomi.
7. Adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.
8. Kesepakatan itu antara lain:
a. Menuntut penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil selambat-lambatnya bulan Mei tahun depan untuk memebentuk pemerintahan yangbaru.
b. Menuntut Pemilu diselenggarakan oleh partai-partai peserta pemilu dan diawasi oleh pemantau independen.
c. Menyatakan pemerintahan Habibie sebagai Pemerintahan Transisi yang harus diakhiri setelah pemilu;
d. Menuntut penghapusan Dwifungsi ABRi secara gradual, paling lambat selama enam tahun sejak Deklarasi Ciganjur ditantangani;
e. Menuntut penghapusan dan pengusutan pelaku korpsi, kolusi dan nepotisme,diawali dengan pengsutan harta kekayaan Soeharto;
f. Menuntut pembubaran Pengamanan Swakarsa untuk pengamanan Sidang Istimewa MPR.
9. Sidang istimewa MPR diselenggarakan pada tanggal 1-21 Oktober 1999 dengan beberapa agenda sebagai berikut :
a. Mengangkat Amien Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR untuk periode 1999 - 2004.
b. Pembacaan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie Pidato pertanggungjawaban tersebut ditolak oleh segenap anggota dengan menggunakan voting. Suara yang menolak 355, yang menerima 322, abstain 9, dan tidak sah 4. Dengan demikian B.J. Habibie tidak dapat maju mencalonkan diri menjadi presiden Republik Indonesia selanjutnya.
c. Pemilihan presiden Republik Indonesia yang baru.
10. Calon yang yang maju dari PDIP : Megawati Soekarnoputri, PKB : K.H. Abdurrahman Wahid, dan dari Bulan Bintang : Yusril Ihza Mahendra. Namun, pada detik-detik terakhir Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting tanggal 20 Oktober 1999, K.H. Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden Republik Indonesia ke-4. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan wakil presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan wakil presiden dimenangkan Megawati Soekarnoputri.
